Perspektif Sosiologis Ke-ekstriman Beragama

Narasumber-2: Muhammad Najib Azca, Ph.D.

Dr. Najib, dari Center for Security and Peace Studies (UGM, Yogjakarta), adalah seorang Sosiolog dari, pendidikan S1 Sosiologi, UGM (1996), S2 dari Southeast Asian Studies Program di Australian National University (ANU) tahun 2004, lalu mengambil Ph.D di Amsterdam School for Social Science Research (ASSR) Universiteit van Amsterdam (UvA). Riset doctoral Dr. Najib adalah “After Jihad, Tracing Personal Trajectories of non-local Jihad Fighters after Their Participation in Jihad in Indonesia”. Riset tsb meneliti kehidupan social-politik pejuang jihad di Poso dan Ambon setelah konflik berakhir, dengan mengamati jalur kehidupan para aktor. Terinspirasi pendekatan “passionate politics‟ dalam teori gerakan sosial, Dr. Najib meneliti dan membandingkan tiga ragam aktivisme keislaman dalam kategori: pious (puritan); jihadi, dan political (Islam politik) dalam tiga periode kisah hidup yang berbeda: sebelum, selama, dan setelah jihad.

Dalam presentasi di PPMPI berjudul “Perspektif Sosiologis Ke-ekstriman Beragama” Dr. Najib memulai dengan menunjukkan kesulitan mempermasalahkan persoalan ini, terutama dalam membuat batasan antara “ekstrim‟ dan “tidak ekstrim‟, “radikal‟ dan “tidak radikal‟, khususnya mengingat ada “ekstrim dengan kekerasan‟ dan ada juga “ekstrim tanpa kekerasan‟. Dr, Najib membuat analisa sosiologis atas penyebab ke-ekstriman beragama dalam tiga level, yaitu:

1.  Macro, yang merupakan akar persoalan secara luas (“root causes‟, yang bersifat struktural dan kultural, seperti warisan struktur dan kultur (budaya) dari Penjajahan Belanda di masa lalu). Secara umum, menurut Dr. Najib, kemunculan “ektremisme Islam‟ di Indonesia sejak masa pasca Orba berakar historis struktural dan kultural pada masa kolonial dan juga pada masa awal kemerdekaan (postkolonial).

Ekstrimisme sebagai persoalan struktural dapat diakibatkan dari ketimpangan sosial-struktural berdimensi politik-ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia, yang dengan konteks tersebut maka dominasi politik-ekonomi oleh kelompok non-Muslim dapat dengan mudah menimbulkan grievances yang memunculkan fenomena radikalisme/ekstremisme di kalangan Muslim.

Dr. Najib menyebutkan ketimpangan sosial-ekonomi yang berkombinasi dengan dominasi kelompok “minoritas‟ etnis Tionghoa bisa menjadi konteks ekstrimisme, baik ekstrimisme berdasarkan agama maupun ekstrimisme berdasarkan etnisitas; Ekstremisme sebagai “gejala‟ kultural dapat dihasilkan dari deprivation (proses pemiskinan), anomie (keruntuhan standard nilai etika dan moral), serta inferioritas (minder) sosial kultural yang berdimensi sejarah. Misalnya, pengalaman panjang berada di bawah hegemoni non-Muslim memunculkan anomie dan minority complex di kalangan Muslim yang selanjutnya menimbulkan “radikalisme/ekstremisme‟. Contoh lain, Dr. Najib menambahkan tentang warisan trauma sejarah kontestasi antaragama di masa kolonial Belanda, khususnya antara Muslim vs Kristen, yang direproduksi selama orde baru.

2. Meso sebagai penyebab perantara (“proximate causes‟, yang diidentifikasi melalui dua lensa konseptual utama, yaitu, jejaring sosial dan identitas kolektif). Misalnya: “ekstrimisme‟ bisa muncul dengan mudah ketika ada “identitas kolektif‟ (baik berdasarkan agama, bangsa, maupun etnisitas) karena perasaan di bawah ketidak-adilan. Di era global ini, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, pembentukan identitas kolektif tersebut dapat terjadi dengan lebih mudah.

3. Micro sebagai “pemicu‟ (“triggering causes‟, dengan lensa konseptual yang lebih kecil seperti biografi pribadi, pertemanan dan keluarga). Dr. Najib menyampaikan bahwa banyak riset yang menemukan bahwa proses rekrutmen dan keterlibatan dalam gerakan radikal/ekstremis dilakukan melalui relasi berbasis kekeluargaan, kiship (kekerabatan) dan peer-ship (teman). Namun, seluruh proses tersebut pada akhirnya berlangsung pada level biografis-personal.

Untuk merespon gerakan „ekstimisme kekerasan‟ (yaitu gerakan yang menjustifikasi penggunaan kekerasan untuk mecapai tujuan moral-politik mereka), Dr. Najib mengusulkan bukan lagi menggunakan cara “counterterrorism‟ sebagaimana dicanangkan dalam proyek “global war on terror‟, melainkan melalui program “counter-violent extremism‟ (CVE) yang terlebih dahulu mengenali, dan kemudian mengarahkan solusi pada penyebab struktural persoalan, yaitu: persoalan marjinalisasi sosial-eknomi-politik, diskriminasi berdasarkan etnis dan agama, pelanggaran HAM, dan tata kelola pemerintahan yang buruk (kegagalan pemerintahan).

Lima langkah yang disulkan adalah:

1.  Strategi komunikasi dan pelibatan sosial

  • Metode yang digunakan melalui pembentukan atau aktivasi forum komunikasi dan aksi lintas agama (FKUB dan sejenisnya).
  • Sebaiknya tidak berorientasi seremonial; namun lebih pada pola komunikasi dan interaksi yang bersifat reguler dan informal.
  • Selain kegiatan yang berbentuk komunikasi, kegiatan yang berwujud aksi dan kegiatan bersama sering lebih efektif: gotong royong, pendidikan, dsb.

2. Strategi pelibatan dan partisipasi politik

  • Metode yang digunakan melalui pelibatan dan undangan partisipasi dalam kegiatan yang menyangkut “urusan publik” maupun kegiatan “politik formal”.
  • Sebagian kelompok yang berpendirian “anti-demokrasi” akan menolak kegiatan yang „berbau demokrasi‟ à misalnya gunakan terminologi „musyawarah‟ ketimbang demokrasi‟ dsb.
  • Sebaiknya tidak berorientasi pada aspek seremonial; namun lebih pada pelibatan dan partisipasi dalam “isu dan kepentingan bersama”

3. Strategi pemberdayaan & penguatan ekonomi

  • Metode yang digunakan melalui pemberdayaan ekonomi kelompokkelompok rentan atau aktivasi kegiatan ekonomi lintas-kelompok
  • Dalam konteks pembangunan pasca-konflik, program ekonomi terbukti menjadi alat yg efektif karena “uang tidak punya agama”: contoh “Pasar Bakubae” di Ambon Maluku
  • Kelompok yang secara ekonomi rentan dan lemah juga lebih berpotensi untuk terlibat dalam aksi dan gerakan radikal

4. Strategi perlindungan hukum dan pemberdayaan HAM

  • Metode yang digunakan melalui pemberian layanan perlindungan hukum kepada kelompok-kelompok rentan serta pemberdayaan pengetahuan hukum & HAM
  • Metode ini menarik dan cukup sulit karena harus dilakukan dalam “paradoks‟: kadang kelompok sasaran menolak „hukum sekuler‟ yang dijadikan alat utk melindungi mereka dalam proses hukum yang harus dilalui
  • Jika diyakinkan bahwa hukum bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk “melindungi diri‟, secara perlahan bisa mengurangi tendensi penggunaan kekerasan

5. Strategi kontra-ideologi dan narasi

  • Metode yang digunakan bisa melalui “konfrontasi‟ maupun “persuasi‟; metode konfrontasi kadang diperlukan dalam forum diskusi dan debat publik sedang metode persuasi dilakukan melalui forum informal maupun publikasi.
  • Metode “konfrontasi‟ atawa kontra-ideologi merupakan bagian dari “kontestasi opini dan pemikiran” untuk melawan tafsir-radikal terhadap agama
  • Metode “persuasi‟ atawa kontra-narasi merupakan bagian dari “kontestasi narasi” yang menyertai “kontestasi ideologi”, terutama melalui media dan saluran populer dalam komunikasi publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *